Nasional

UMP 2027 Berlaku 1 Januari, Pengusaha yang Bayar di Bawah Upah Minimum Terancam Penjara 4 Tahun dan Denda Rp2 Miliar

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pengusaha agar tidak membayar upah di bawah ketentuan minimum. Larangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 140 ayat (5).

UMP 2027 Berlaku 1 Januari, Pengusaha yang Bayar di Bawah Upah Minimum Terancam Penjara 4 Tahun dan Denda Rp2 Miliar
Ilustrasi gaji. Foto: Istimewa.

fin.co.id- Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Besaran upah minimum tersebut menjadi batas acuan bagi perusahaan dalam membayarkan gaji kepada pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pengusaha agar tidak membayar upah di bawah ketentuan minimum. Larangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, tepatnya Pasal 140 ayat (5).

Pelanggaran terhadap ketentuan itu memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 288, pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

Sementara itu, apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi denda yang dapat dikenakan berkisar Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Dalam menentukan upah minimum 2027, terdapat 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan. Komponen tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori pengeluaran, yakni makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan atau tempat tinggal.

Rinciannya, kelompok makanan mencakup 177 item, kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item, kebutuhan pokok lainnya terdiri atas 54 item, sedangkan perumahan atau tempat tinggal mencakup 15 item.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, berbagai kebutuhan tersebut diperhitungkan untuk menggambarkan standar kehidupan yang layak bagi pekerja.

"Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 November 2026.

Kerangka penghitungan KHL tersebut merujuk pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul *Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia*. Metodologi dalam kajian itu selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.

Proses penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 melibatkan Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Kajian tersebut mencakup kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

KHL menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alfa (α). Penetapan indeks tersebut turut memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dengan perusahaan.

Selain itu, Dewan Pengupahan mempertimbangkan perbandingan antara upah minimum dan KHL serta sejumlah faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Adapun formula penghitungan upah minimum menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut berada pada angka 0,5 hingga 1, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, penentuan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga harus memperhatikan situasi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.

Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027

Dalam ketentuan penetapan upah minimum 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Selain dua ketentuan tersebut, gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Jadwal penetapannya memiliki batas waktu berbeda. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026.

Sementara itu, penetapan UMSP dan UMSK dilakukan paling lambat lima hari setelah masing-masing UMP dan UMK ditetapkan. *

Berita Terkait