.png){kind=small}
Menteri PKP Maruarar Sirait pastikan rumah subsidi berkualitas, dengan sinergi BUMN dan pengusaha. Pengawasan ketat akan dilakukan
Kebijakan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan rumah dan perumahan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik.
Pemerintah memastikan program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini sebagai bagian dari persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Pemerintah siapkan 197 titik lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), resmi melantik dua pejabat penting di jajaran Kementerian PKP, Kamis, 6 Agustus 2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyerahkan tujuh unit hunian sementara (huntara) kepada warga yang terdampak bencana.