.png){kind=small}
Kasus korupsi kuota haji 2024 menyeret nama Gus Alex, orang kepercayaan Yaqut. KPK ungkap peran penting, aliran dana, dan dugaan kerugian negara Rp622 miliar.
KPK terus mendalami dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024. Pada Kamis, 11 September 2025,
KPK akan memintai keterangan dari travel-travel haji tersebut. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid terkait dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024.
Pemerintah resmi mengumumkan bahwa kuota haji 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 orang
Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang, dengan rincian 203.320 haji reguler (92 persen) dan 17.680 haji khusus
Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Jemaah Haji Khusus tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi resmi ditutup.
kuota jemaah calon haji ditentukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk Muslim antarprovinsi, dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah antarprovinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dugaan penyelewengan ini terjadi di penghujung masa pemerintahan Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih Rp1 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan korupsi kuota haji 2024 menyebabkan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang telah mengantre gagal berangkat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan praktik jual beli kuota haji tambahan tahun 2024 yang diduga melibatkan biro perjalanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dalam praktik jual beli kuota haji khusus.
KPK mengonfirmasi bahwa sejumlah biro perjalanan haji yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) telah mengembalikan uang yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
KPK mengungkap dugaan serius terkait praktik jual beli kuota haji yang semestinya diperuntukkan bagi petugas layanan jemaah, termasuk tenaga kesehatan, pendamping, hingga pengawas.
KPK mendalami secara teknis jemaah haji khusus yang urutannya paling akhir, yakni baru membayar 2024, namun bisa langsung berangkat haji tahun 1445 Hijriah
Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kata dia kuota haji di tiap provinsi juga akan terdampak.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi menetapkan skema baru pembagian kuota haji antarprovinsi untuk musim haji 1447 H/2026 M.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kebijakan kuota haji lansia yang berlaku mulai musim haji 2025 telah memiliki pengaturan yang jelas, terstruktur, dan diterapkan merata di seluruh provinsi
Langkah ini diambil menindaklanjuti adanya laporan penundaan keberangkatan dari sejumlah jemaah pada penyelenggaraan haji tahun ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
