KPK Dorong Kementerian Haji dan Umrah Tingkatkan Transparansi Pengadaan untuk Layanan Ibadah yang Akuntabel
KPK mendorong Kementerian Haji dan Umrah agar memperkuat transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)
KPK mendorong Kementerian Haji dan Umrah agar memperkuat transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ)
KPK memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, Jumat, 24 Oktober 2025.
KPK memanggil sedikitnya 13 saksi untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU TA 2024–2025
KPK resmi menahan lima tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pengelolaan dana PEN serta proyek PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada periode 2021–2024
KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono
KPK membuka peluang memeriksa anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta praktik ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kena OTT KPK terkait dugaan suap proyek outsourcing. Simak modus pengaturan vendor dan daftar lengkap OTT KPK 2026 di sini.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang menyeret nama Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lain di Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk mengusut rekaman video viral yang diduga memuat tindakan asusila dan melibatkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Millenium Solusi Abadi (MSA) berinisial HVA.