Alasan DPR Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan
DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk membenahi wajah penegakan hukum Indonesia.
DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk membenahi wajah penegakan hukum Indonesia.
RUU Perampasan Aset kembali menarik perhatian publik, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis antikorupsi. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
BEM PTNU Se-Nusantara dukung pengesahan KUHAP baru sebagai reformasi hukum mendesak, soroti tantangan, peluang perlindungan HAM, dan kritik minimnya ruang dialog.
Mulai 2 Januari 2026, pelaku tindak pidana tidak selalu harus menjalani hukuman penjara. Sebagai gantinya, negara membuka opsi pidana kerja sosial