.png){kind=small}
Komisi XII DPR RI desak pemerintah cabut izin tiga perusahaan tambang di Raja Ampat yang dinilai langgar aturan lingkungan dan rusak kawasan pesisir
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta serius mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berlokasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kasus itu berawal dari operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan pada 29 Juli 2025
Meski curah hujan tinggi menjadi faktor utama, tidak seharusnya hujan lebat langsung memicu bencana sebesar itu apabila kondisi lingkungan masih terjaga.
Kerusakan hulu Batang Toru, Sumatera, mencapai 50 ribu hektare lebih! Menteri LH ungkap lahan gundul dan kebun sawit jadi biang kerok banjir fantastis.
Satgas PKH serius usut dugaan tambang liar di Lereng Gunung Slamet! Aktivitas yang memicu longsor ini segera ditindaklanjuti. Siapa di balik PT Wong Mbrangas?
Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas pemerintah dalam menindak praktik pembalakan liar yang dinilai berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Pemerintah melalui KLH/BPLH mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang diduga berperan dalam terjadinya kerusakan lingkungan di Sumatera
Isu perombakan besar-besaran di lingkup birokrasi dan sektor swasta mencuat. Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah keras untuk membersihkan pihak-pihak yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.