.png){kind=small}
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia memastikan, posisi Adies Kadir di DPR RI akan diisi oleh Adela Kanasya Adies melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengklarifikasi pernyataannya soal tunjangan beras anggota DPR RI mengalami kenaikan dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan.
Golkar resmi copot Adies Kadir dari DPR usai polemik tunjangan DPR picu demo dan kericuhan di berbagai daerah
Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI telah menyetujui proses penonaktifan lima anggota DPR.
MKD DPR RI menggelar sidang perdana, Senin, 3 Oktober 2025, untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang melibatkan lima anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI resmi memulai sidang etik terhadap lima anggota dewan yang diduga melanggar kode etik lembaga legislatif tersebut.
MKD mengingatkan Adies Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media apabila menyangkut hal teknis.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan anggota DPR RI sekaligus publik figur Surya Utama alias Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik.
Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Semua putusan akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Adapun pencalonan Adies tersebut dilakukan untuk mengganti Hakim MK Arief Hidayat yang akan segera pensiun.
DPR RI resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang kini menjabat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
Adapun Adies sebelumnya mengisi kursi Wakil Ketua DPR RI yang merupakan pos dari Fraksi Partai Golkar.
DPR RI secara resmi menetapkan Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR RI secara resmi memberhentikan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI setelah ia ditetapkan sebagai calon Hakim MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman akhirnya mengungkap alasan di balik dibatalkannya Inosentius Samsul sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Adies Kadir resmi ditetapkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 27 Januari 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menepis anggapan pencalonan Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara tiba-tiba.
Presiden Prabowo Subianto telah membubuhkan tanda tangan pada Keppres terkait penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
MKD DPR RI memastikan tidak ditemukan pelanggaran etik dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan hingga pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Gede Dewa Palguna, menegaskan tidak akan membuka laporan terkait hakim Adies Kadir.