Ridho Pandoe Terpilih Jadi Ketua Peradin DKI Jakarta
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) mengangkat Ridho Pandoe menjadi Ketua Peradin DKI Jakarta.
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) mengangkat Ridho Pandoe menjadi Ketua Peradin DKI Jakarta.
Pengacara kondang Hotman Paris Hotapea mengaku senang ketika mendengar sumpah advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo dibekukan Mahkamah Agung (MA).
Kuasa hukum Razman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo tak terima Berita Acara Sumpah Advokatnya dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).
Razman Arif Nasution menunggu keputusan DPN Peradi Bersatu setelah sumpah advokatnya dibekukan oleh Mahkamah Agung, dan menjalani pemeriksaan terkait hal tersebut
Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) DKI Jakarta, Ridho Pandoe menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Peradin BPW DKI Jakarta dan Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA).
Halim kembali bergeliat menjadi penasehat hukum dan mengajukan surat penyumpahan Advokat dengan prosedur yang terkesan mengada ngada.
BEM PTNU Se-Nusantara dukung pengesahan KUHAP baru sebagai reformasi hukum mendesak, soroti tantangan, peluang perlindungan HAM, dan kritik minimnya ruang dialog.
Polda Metro Jaya berhasil menangkap debt collector penusuk advokat di Tangerang. Pelaku diringkus di Semarang setelah sempat melarikan diri usai aksi sadisnya.
Seorang advokat bernama Bastian Sori menjadi korban penusukan oleh sekelompok penagih utang yang mengaku dari Mandiri Tunas Finance
Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku penusukan yang mengaku sebagai debt collector Mandiri Tunas Finance.
Seorang advokat, Adv. Bastian Sori Manalu, SH, MH, menjadi korban penusukan oleh penagih utang yang mengaku mendapat tugas dari Mandiri Tunas Finance.
Pelaku berinisial JBI, yang diduga merupakan seorang penagih utang (debt collector), ditangkap dalam pelariannya di Semarang, Jawa Tengah.
Ketua Umum HAPSI M Arif Sulaiman menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya lebih dulu fokus membenahi internal lembaga sebelum memperluas kewenangan dalam mengatur partai politik