Begini Kata Ekonom Soal Pejabat Negara Jadi Petinggi Danantara
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2025. Sejumlah pejabat negara masuk dalam daftar petinggi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2025. Sejumlah pejabat negara masuk dalam daftar petinggi Danantara.
Pembentukan tim tersebut tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) bernomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani oleh Kapolri pada 17 September 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam rencana pengadaan pesawat baru hasil kerja sama dengan Boeing.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungan atas rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melantik Komite Reformasi Polri.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga tinggi negara.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, 14 Oktober 2025.
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik
Polri buat kejutan di DPR dengan mengakui rapor merah Kapolsek, Kapolres, dan Ditreskrim yang under performance. Trunojoyo Institute puji keberanian ini.
Pemerintah mulai membuka wacana besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan kamera badan atau body camera bagi aparat kepolisian
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah bersama DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah sejumlah kepala daerah tertangkap dalam OTT oleh KPK.
Peningkatan kapasitas ini sangat penting agar seluruh aparatur desa mampu bekerja secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku.
KPK kritik program Makan Bergizi Gratis karena minim indikator keberhasilan yang jelas. Simak rekomendasi KPK agar program ini tepat sasaran.
Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan serta melayani masyarakat.