.png){kind=small}
DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui Raperda APBD DKI Jakarta Tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Rabu, 12 November 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menegaskan, pemangkasan DBH oleh Pemerintah Pusat tidak akan berdampak pada pengurangan gaji ASN maupun pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi jumlah rekrutmen pegawai dengan status PJLP pada tahun 2026. Langkah ini merupakan dampak dari pemangkasan DBH oleh Pemerintah Pusat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menegaskan keberlanjutan program sekolah swasta gratis pada tahun 2026.
APBD DKI Jakarta 2026 yang sebesar Rp81,32 triliun, jauh di bawah nilai APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun atau turun Rp10,54 triliun.
Angka ini menjadi yang paling besar ketimbang subsidi untuk transportasi umum (transum) lainnya yang dikelola Pemprov DKI.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta meminta tambahan anggaran sebesar Rp83,95 miliar untuk pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 mengalami penurunan akibat adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Prabowo meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengumumkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 mencapai Rp95,35 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan masih terdapat sekitar 207 ribu rumah tidak layak huni di wilayah Jakarta.