.png){kind=small}
Istana menyebut penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan bisa dilakukan tanpa menunggu Perpres. Pemerintah fokus benahi data dan koordinasi lintas kementerian.
BPJS Kesehatan Provinsi Banten mengadakan pertemuan penting dengan Gubernur Banten Terpilih Andra Soni, Jumat, 7 Februari 2025, di kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten
masyarakat yang ulang tahunnya terlewat dengan dimulainya program Cek Kesehatan Gratis pada 10 Februari dapat melakukan pendaftaran hingga April 2025
Rencana pemerintah menaikkan anggaran subsidi iuran bagi PBI JKN sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026 memunculkan spekulasi publik terkait kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf membenarkan bahwa jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan telah dinonaktifkan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi data nasional yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
- Menteri Kesehatan (Menkes) menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan iuran tersebut tidak akan membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, melainkan hanya berdampak pada kalangan menengah ke atas.
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Pemerintah akhirnya mengumumkan kabar gembira bagi jutaan masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar
Pemerintah mewacanakan kenaikan iuran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan pada tahun 2026
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tidak akan mengalami kenaikan.
Cak Imin pastikan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Rp7,6 T terus jalan. Cek 2 syarat wajib: Aktif dan Tunggakan Maksimal 24 Bulan!
BPJS Kesehatan memastikan telah menyiapkan mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi peserta yang dinonaktifkan per Januari 2026
Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan belum akan mengalami kenaikan pada tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang menuai banyak keluhan dari masyarakat.
Anak-anak dengan penyakit jantung yang sebelumnya dirawat olehnya kini harus membayar biaya pengobatan yang sangat mahal
Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk melaksanakan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengambil langkah besar pada 2025 dengan menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pemerintah resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031. Ia menggantikan Ali Ghufron Mukti yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.
Cak Imin lantik Direksi baru BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan 2026-2031. Pesannya tegas: Pastikan rakyat produktif & terlindungi dari kemiskinan!
Pemerintah memastikan jumlah penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan secara nasional ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa.
Dirut BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN terlindungi dari beban biaya pengobatan dan dorong perubahan ke paradigma value-based.