.png){kind=small}
KPK menyebut mantan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, terlibat kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Pemprov Jawa Timur TA 2021-2022.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti.
KPK membeberkan alasannya menggeledah rumah mantan Ketua DPD Provinsi Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur, Senin 14 April 2025.
KPK bakal memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pokmas dari APBD Jawa Timur TA 2021-2022.
untuk memastikan distribusi dana hibah pesantren pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 tepat sasaran.
Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait
Pada kesempatan berbeda, Khofifah mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan koordinasi untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (KIP), Kamis, 10 Juli 2025
Pemeriksa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Pokmas yang bersumber dari APBD Jatim TA 2021-2022 di Polda Jatim dinilai sah.
Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Ia menegaskan KPK tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Khofifah.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto memastikan, proses pemeriksaan terhadap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bukan karena perlakuan istimewa atau diskriminatif.
Pemerintah Kota Tangerang memberikan hibah sebesar Rp1,1 miliar kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang.
KPK kembali menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim.
KPK kembali mengungkap praktik penyalahgunaan dana hibah pokir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022
