.png){kind=small}
27 tahun reformasi, aktivis lintas generasi menilai demokrasi ekonomi Indonesia masih tertinggal jauh dari demokrasi politik
Haris Moti sukses satukan aktivis lintas generasi di sarasehan reformasi, bahas pentingnya demokrasi ekonomi untuk rakyat
Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD atau bahkan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat kembali menjadi perbincangan setelah disuarakan oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Tito menjelaskan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik kepala daerah dipilih secara langsung.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato politik yang menyoroti makna demokrasi Pancasila, peran strategis partai politik, dan urgensi reformasi sistem pemilu Indonesia.
Puan Maharani tegaskan kritik rakyat bagian penting demokrasi saat Sidang Tahunan MPR 2025. Kritik harus jadi cahaya, bukan pemecah bangsa
Prabowo Subianto banggakan transisi kepemimpinan Indonesia yang dipuji dunia, sebut demokrasi khas Nusantara jadi kunci persatuan
Adapun tiga alternatif itu meliputi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem hybrid atau campuran.
BEM PTNU soroti krisis integritas, kapabilitas, dan empati pejabat publik di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dari pertemuan itu para ormas mengajak masyarakat untuk bersikap tenang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan pernyataan usai rumah pribadinya dijarah sekelompok orang pada Minggu, 31 Agustus 2025
Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak menyebarkan kebencian dan tetap menjaga semangat persatuan
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyebut 2025 sebagai tonggak pemulihan demokrasi nasional dan momentum penting bagi Korea di panggung dunia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar serangkaian diskusi publik bertema demokrasi dan kepemiluan.
Permohonan ini ditolak karena MK menilai dalil permohonan para pemohon tidak beralasan hukum
Direktur Eksekutif HSI, Dr. Rasminto menilai, rangkaian bencana yang dipicu persoalan lingkungan harus menjadi peringatan keras bagi negara untuk memperkuat jaminan perlindungan ekologis dalam konstitusi.
Alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
BEM PTNU Se-Nusantara tolak keras wacana Pilkada dipilih DPRD! Simak alasan penolakan dan daftar partai pendukung penghapusan Pilkada langsung di sini.
Tuduhan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah fitnah yang tidak berdasar.