.png){kind=small}
Lima mahasiswa mengggat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.
Kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung membawa potensi risiko korupsi
Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, mayoritas DPD Golkar tingkat provinsi dalam Rapimnas I Partai Golkar mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada melalui DPRD
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
DPR RI resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir yang kini menjabat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
DPR RI secara resmi memberhentikan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI setelah ia ditetapkan sebagai calon Hakim MK
Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Ahmad Sahroni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, atas penunjukannya kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Perusahaan diharapkan memenuhi hak pekerja secara penuh dan tepat waktu guna menjaga stabilitas sosial serta daya beli masyarakat menjelang hari raya.
PDIP ingatkan potensi gugatan MK terkait usulan ambang batas DPRD berjenjang. Simak kekhawatiran Deddy Sitorus soal efektivitas legislasi dan kedaulatan partai.
DPR RI resmi menyetujui tujuh nama calon anggota KI Pusat periode 2026–2030 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pihak Istana belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) mengenai nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif ke DPR RI hingga saat ini.
Wamendagri Bima Arya mendorong DPRD meningkatkan pengawasan APBD agar lebih produktif, membuka lapangan kerja, dan mendorong investasi.
Menko Muhaimin Iskandar mendesak DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum serta perlindungan masyarakat adat.