.png){kind=small}
Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menanggapi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki sejumlah mekanisme politik yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan administrasi pencalonan Gibran.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, turut membahas kemungkinan yang dapat terjadi apabila suatu saat posisi Gibran sebagai wakil presiden berubah akibat proses hukum.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya memutuskan mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai putusan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai status dokumen yang menjadi objek perkara.
Syahrial menilai putusan MA tersebut sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya
