.png){kind=small}
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi mulai berlaku hari ini.
Komisi III DPR menggelar raker bersama dengan KY untuk mendengarkan masukan dalam rangka penyusunan RUU mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Revisi KUHAP siap disahkan Paripurna DPR pekan depan! Ini kunci sinkronisasi dengan KUHP baru dan memperkuat hak hukum tersangka/terdakwa.
Polemik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menghangat setelah beredar kabar bahwa Polri tidak lagi menjadi penyidik utama
DPR RI mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang baru melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025–2026.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara mengenai pengesahan Undang-Undang KUHAP yang ramai menjadi sorotan publik.
Ketua Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa siapa pun yang menilai ada kecacatan dalam aturan KUHAP baru dipersilakan mengajukan uji materi ke MK.
