.png){kind=small}
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang menuai banyak keluhan dari masyarakat.
BPJS Kesehatan hanya akan menanggung biaya operasi apabila peserta mengikuti prosedur pelayanan berjenjang yang telah ditetapkan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan mencairkan anggaran Rp15 miliar guna mendukung reaktivasi otomatis sementara BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan siapkan kebijakan pemutihan iuran bagi 23 juta peserta JKN tidak mampu. Program ini jadi harapan baru akses layanan kesehatan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan besaran iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tidak akan mengalami kenaikan.
Cak Imin pastikan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan Rp7,6 T terus jalan. Cek 2 syarat wajib: Aktif dan Tunggakan Maksimal 24 Bulan!
Rencananya program ini akan dimulai pada akhir 2025 sehingga ke depan bisa meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kegeramannya atas penonaktifan mendadak peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Pemprov Jabar bergerak cepat merespons penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat.
BPJS Kesehatan memastikan telah menyiapkan mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi peserta yang dinonaktifkan per Januari 2026
Berdasarkan data per Jumat, 20 Februari 2026 pukul 14.30 WIB, sebanyak 314 usulan reaktivasi telah terverifikasi
Pemerintah beri sinyal kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 akibat defisit Rp30 triliun. Simak kriteria peserta yang terdampak dan syarat dari Menkeu.
Sebanyak 96.000 jiwa kini dalam proses reaktivasi untuk memastikan warga prasejahtera tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional.