Kejagung Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan Kawasan Lahan Hutan Ilegal
Kejagung tengah mengusut dugaan kasus penyalahgunaan kawasan lahan hutan di Indonesia.
Kejagung tengah mengusut dugaan kasus penyalahgunaan kawasan lahan hutan di Indonesia.
Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta TNI/Polri telah melaksanakan kegiatan penertiban di kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau pada Selasa 10 Juni 2025.
Kuasa hukum PT WKM kritik kesaksian Lalu Maharendra yang sering lupa dan tidak konsisten soal patok lahan sengketa di Halmahera Timur
Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap PT Singlurus Pratama (SLP).
Presiden Prabowo Subianto meminta penertiban kawasan hutan yang bermasalah dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan akuntabel.
Satgas PKH mencatat telah mengambil alih kembali kawasan hutan seluas lebih dari 6,2 juta hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
Aktivitas jetty ilegal yang diduga dilakukan PT Batuah Energi Prima (BEP) di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto, Kalimantan Timur, memicu sorotan publik terhadap kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menyiapkan langkah hukum terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyoroti persoalan IUP yang berlangsung di kawasan hutan, khususnya terkait perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki PPKH
Satgas PKH mengeksekusi 24 ribu hektare di Bombana, capai 3,2 juta ha. Presiden Prabowo apresiasi penertiban lahan ilegal
Satgas PKH kuasai kembali 3,3 juta hektare hutan negara dan targetkan tambang ilegal. Febrie Adriansyah tegaskan pendekatan tidak hanya pidana.
Tim operasi gabungan berhasil mengamankan 11 alat berat, 7 truk pengangkut, serta sarana pendukung lainnya yang mengindikasikan pembukaan kawasan
Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin, 6 Oktober 2025.
Kejagung telah memerintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal
Sejumlah temuan yang ia paparkan adalah penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH.
Gebrakan Satgas PKH! 4 juta hektare lahan direbut kembali dan Rp 6,6 triliun uang korupsi serta denda sawit masuk kas negara. Cek detailnya di sini!
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas capaian pengembalian kawasan hutan seluas 4 juta hektar ke negara.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan Satgas PKH) berhasil menagih denda administratif dengan nilai total mencapai Rp2,34 triliun dari puluhan badan usaha yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan.
Presiden Prabowo Subianto amankan Rp6,6 triliun dari mafia hutan lewat Satgas PKH. Potensi ratusan triliun kerugian negara terus diburu tanpa ampun!
Satgas PKH periksa 27 perusahaan di Aceh, Sumut & Sumbar pemicu banjir Sumatera. Jaksa Agung bongkar skandal alih fungsi lahan masif di depan Prabowo!
Kedatangan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) ke kantor Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan sempat memunculkan isu adanya penggeledahan