.png){kind=small}
Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.
DPP PDIP menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader partai agar tidak terlibat dalam praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan diri sebagai partai penyeimbang dinilai tidak semata-mata didorong oleh idealisme demokrasi.
PMII Jaktim kecam keras dugaan penganiayaan penjual es gabus oleh oknum aparat. Tuntut sanksi tegas dan ganti rugi nyata bagi rakyat kecil!
Isu peluang Prabowo Subianto melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode dinilai berpotensi memunculkan konsekuensi politik di lingkaran pemerintahan
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela bisa dijadikan contoh ideal dalam konteks perubahan kekuasaan di Iran, menurut laporan yang dipublikasikan oleh The New York Times.
Badan Intelijen Nasional (NIS) Korsel mengonfirmasi Kim Ju-ae, putri Kim Jong-un, disiapkan jadi pewaris takhta Korea Utara. Ini keterlibatannya di militer
KPK gelar OTT di Jawa Timur! Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo resmi ditangkap terkait dugaan korupsi. Ini kronologi & pernyataan resmi Wakil Ketua KPK
Wacana penyatuan antara Partai Gerindra dan Partai NasDem dinilai tidak hanya akan mengubah peta kekuasaan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada peluang tokoh oposisi seperti Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2029.
Ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mengingatkan seluruh hakim, terutama hakim konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparat penegak hukum dan institusi negara agar segera melakukan pembenahan internal serta membersihkan praktik korupsi
Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi hambatan jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.
Golkar menilai pernyataan AHY soal kekuasaan menjadi sinyal kesiapan Ketua Umum Demokrat itu menghadapi Pilpres 2029.
Komisi III DPR menilai era Prabowo lebih demokratis dan memastikan RUU Perampasan Aset mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Andi menilai pernyataan AHY tidak berkaitan dengan ambisi politik untuk merebut kekuasaan. Menurutnya, AHY sedang berbicara mengenai prinsip demokrasi dan pentingnya menjaga demokrasi tetap berjalan.
Partai Demokrat dinilai tengah memainkan strategi politik dengan menjaga keseimbangan antara posisi sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan upaya mempertahankan identitas sebagai partai yang tetap kritis terhadap kekuasaan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Demokrat bantah pidato AHY soal batas kekuasaan terkait Pilpres 2029, sebut murni pengingat amanah rakyat bagi para kader.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY kembali menegaskan sikap politik partainya yang berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat menjalankan tugas dan mencapai keberhasilan.
PDIP nilai usulan ambang batas parlemen 5 persen ideal untuk efisiensi pemerintahan dan konsolidasi kekuasaan lewat revisi UU Pemilu.
Dia menilai, putusan MK membuktikan bahwa syarat pendidikan Gibran tidak terpenuhi. Namun bisa lolos cawapres di Pilpres 2024 karena adanya intervensi kekuasaan.