.png){kind=small}
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilakukan pada 21-28 Februari 2025.
Kepolisian menegaskan bahwa kewenangan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas)
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan bersikap tegas terhadap ormas yang melampaui batas.
Pertemuan gubernur Aceh-Sumut tersebut akan digelar pada 18 Juni 2025, mendatang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, keputusan Kemendagri terkait status 4 pulau yang menjadi rebutan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) bisa berubah.
Kemendagri akan berhati-hati dalam melakukan proses evaluasi mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung di Jawa Timur.
Kami di Kemendagri akan terlebih dahulu mendalami substansi putusan MK ini secara menyeluruh
Wamendagri Bima Arya mengatakan, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tengah diperiksa Kemendagri setelah bepergian ke luar negeri untuk umrah ketika daerahnya dilanda banjir dan longsor.
Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menegaskan, Kemendagri akan menelusuri sumber pembiayaan perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pengiriman surat tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan mengenai polemik tenaga kesehatan (nakes) di Aceh yang diminta melakukan perbaikan rumah menggunakan dana pribadi terlebih dahulu.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan adanya sejumlah desa yang dinyatakan hilang setelah diterjang banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan tidak merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta.
Wacana sanksi denda bagi warga yang hilangkan e-KTP sedang dibahas. Alasannya, untuk menekan biaya negara akibat puluhan ribu laporan kehilangan setiap hari.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Cheka Virgowansyah, menyoroti kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison.
Kemendagri mengonfirmasi adanya puluhan pemerintah daerah yang mengaku kelimpungan dan mengalami krisis fiskal untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).