.png){kind=small}
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2026.
Sebanyak 23 instansi lintas sektor dilibatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi instrumen HAM internasional.
Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, polemik tersebut dipicu oleh miskomunikasi dan perbedaan penafsiran yang kemudian meluas melalui media sosial.
KemenHAM) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM