.png){kind=small}
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menolak tegas klaim yang menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tidak berkaitan dengan isu HAM.
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mencetak sejarah baru dalam advokasi HAM di Indonesia dengan inisiatif yang diklaim sebagai yang pertama di Tanah Air.
Menteri HAM Natalius Pigai bocorkan draf UU HAM baru untuk proteksi media mainstream dari gempuran medsos. Cek skema perlindungan jurnalis di sini!
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan reaksi tegas terhadap hasil survei evaluasi kinerja satu tahun kabinet yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).
Dalam momentum bersejarah yang bertepatan dengan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Menteri HAM Natalius Pigai secara resmi menamai kantor pusat Kemenham sebagai 'Gedung K.H. Abdurrahman Wahid.'
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai melayangkan kritik keras kepada berbagai lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Kemenham RI) secara resmi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025
Pemerintah kaji regulasi baru untuk selamatkan media mainstream dari gempuran media sosial. Simak strategi Menteri HAM Natalius Pigai di sini!
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan kelas khusus dan penghargaan untuk jurnalis! Cek program lengkap peningkatan kapasitas pers di sini.
Menteri HAM Natalius Pigai minta media jangan cuma ungkap kemiskinan dan pengangguran, tapi wajib sampaikan solusi pembangunan. Simak selengkapnya!
MenHAM Natalius Pigai menegaskan, pers memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam aksi main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya
Kementerian HAM melayangkan desakan keras agar fasilitas dan layanan kesehatan bagi seluruh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terbebas dari tindakan diskriminatif serta senantiasa menghormati martabat pasien sebagai wujud pemenuhan hak dasar warga negara.