.png){kind=small}
Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan sebuah transformasi besar yang berpotensi mengubah wajah kepastian hukum di tanah air
Mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menekankan pentingnya kepastian hukum bagi kalangan pelaku usaha dan profesional untuk menjaga kepercayaan investor serta kestabilan ekonomi nasional.
UU Perampasan Aset penting untuk disahkan agar pemerintah memiliki kepastian hukum untuk merampas kembali aset hasil korupsi.
Menkopolkam Budi Gunawan mengklaim keputusan pemerintah pusat dalam memutuskan empat pulau yang sempat menjadi polemik masuk wilayah Aceh merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum.
Nusron Wahid, mengimbau masyarakat pemilik sertifikat tanah terbitan lama, khususnya periode 1961–1997, agar segera melakukan pemutakhiran data.
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) resmi mengusulkan skema pajak khusus untuk impor pakaian bekas kepada pemerintah dan DPR RI.
Bupati Aceh Tamiang tagih kepastian Menteri Kehutanan soal kayu sisa banjir. Sawah tertimbun lumpur & 4 jembatan rusak parah. Cek kondisi terkininya!
106 pasangan yang mengikuti program Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan Massal yang digelar Pemerintah Kota Tangerang.
Badan Bank Tanah ubah skema reforma agraria. Kini lahan diberikan lewat HPL dengan hak pakai 10 tahun agar produktif. Simak detail dan lokasi lahannya!
Kementerian ATR/BPN membuka layanan pertanahan terbatas selama periode libur Lebaran.
Kepastian hukum terkait keberadaan Kolegium dalam sistem kesehatan nasional semakin menguat setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Kejari Depok buka kembali perkara yang sudah inkrah di Kejagung. Berikut kontroversi penetapan tersangka Kusyanto, penyitaan aset, hingga pandangan ahli hukum
Jusuf Kalla sebut polemik ijazah Jokowi rugikan bangsa. Kuasa hukum Jokowi tantang penyelesaian di pengadilan guna kepastian hukum dan pemulihan nama baik.
Kehadiran payung hukum ini diharapkan mampu mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, hingga pelecehan di ranah domestik.
Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset keagamaan dari ancaman sengketa lahan.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 mendapat respons positif dari praktisi hukum M Arif Sulaiman.
Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi usul inisiatif DPR.
Menko Muhaimin Iskandar mendesak DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum serta perlindungan masyarakat adat.
