.png){kind=small}
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa keputusan untuk merahasiakan dokumen para capres dan cawapres bukanlah langkah yang dilakukan demi melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Roy menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan hak konstitusional sebagai warga negara dalam melakukan kajian atas keterbukaan informasi publik
Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menilai perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam mendorong penguatan keterbukaan informasi publik (KIP).