.png){kind=small}
Kodim 032/Solok mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 untuk melakukan penertiban terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
ISESS dan Koalisi Keadilan mendesak Komisi Reformasi Polri ungkap dugaan kriminalisasi dan abuse of power dalam kasus sengketa lahan PT WKM.
KUHAP baru menjadikan Polri sebagai lembaga superpower, dengan kewenangan yang terlalu besar dalam proses hukum.
Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Biantara Albab, menegaskan bahwa struktur kewenangan baru ini berpotensi mengancam hak-hak dasar warga negara.
KPK menanggapi laporan yang diajukan saksi kasus dugaan korupsi Linda Susanti terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan penyidik KPK yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
KPK mulai mematangkan langkah antisipatif menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional secara penuh pada 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu bukanlah isu biasa.
Koalisi Masyarakat Sipil kritik keras status Siaga 1 Panglima TNI Agus Subiyanto. Dinilai melampaui kewenangan Presiden dan tidak memiliki urgensi keamanan.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan, perombakan atau reshuffle dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali angkat bicara mengenai isu warga negara (WN) Israel yang disebut-sebut memiliki atau membuka usaha restoran di Bali. Pemprov Bali mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa langsung kebenaran informasi tersebut.
Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Fatahillah Akbar menilai penetapan mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah sesuai dengan prosedur hukum.