.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika empat orang dalam di Markas Polda Sulawesti Tenggara (Sultra) setelah melakukan operasi tanganp tangan atau OTT
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, diamankan KPK melalui OTT setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang berlangsung di Makassar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, bukanlah sebuah sandiwara atau rekayasa.
Bupati Kolaka Timur, Abd Azis, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat sore, 8 Agustus 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi sindiran dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh usai salah satu kadernya yang juga merupan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara, ditangakap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis lalu, 8 Agustus 2025.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara, Abdul Azis (ABZ) tersangka kasus korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD
KPK menyegel dan menggeledah ruangan di Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kemenkes, yang diduga terkait dengan kasus suap pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
KPK mencari sejumlah data, termasuk barang bukti elektronik di Kemenkes terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur
KPK mempertimbangkan pemanggilan Menkes karena yang bersangkutan sempat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan RSUD Kolaka Timur pada 3 Mei 2025
KPK memandang OTT merupakan serangkaian tindakan penyelidikan seperti diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KUHAP
KPK mengumumkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur.
Peran Kemenkes adalah memberikan dana alokasi khusus (DAK) yang dipakai untuk pembangunan kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka ialah seorang staf di Kementerian Kesehatan berinisal HP, lalu ada Y selaku orang kepercayaan Bupati Kolaka Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan adanya konsultan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam pembangunan RSUD Kolaka Timur.
KPK memperluas penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur dengan menelusuri potensi penyimpangan di 31 RSUD lain yang termasuk dalam program Quick Win Kemenkes.
KPK telah mengumumkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur