.png){kind=small}
Rapat Paripurna dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II.
Komisi II DPR RI berencana melakukan safari politik ke sejumlah partai politik dalam rangka menyerap berbagai masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus berlangsung.
Komisi II DPR RI mendukung kebijakan pemerintah yang meminta pemerintah daerah (pemda) menghentikan perekrutan tenaga honorer maupun pegawai baru yang berpotensi menambah beban fiskal daerah.
DPR menilai usulan perpanjangan masa jabatan kades tanpa Pilkades berpotensi mengancam demokrasi dan memicu dinamika di desa.
Usulan memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) yang berakhir pada 2027, 2028, dan 2029 tanpa menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) mendapat sorotan dari Komisi II DPR RI.
Komisi II DPR RI mendorong percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Komisi II DPR RI meminta kementerian terkait segera menindaklanjuti temuan Ombudsman mengenai keberadaan bangunan yang terpisah dari blok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan usulan parpol parlemen dan nonparlemen akan menjadi masukan Komisi II DPR dalam revisi UU Pemilu.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berada dalam tahap awal
Komisi III DPR RI meminta Ombudsman RI bebas dari intimidasi setelah menemukan dugaan hunian dengan fasilitas tidak lazim di Lapas Cibinong.
DPR menegaskan penyusunan RUU Pemilu tak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga substansi dan partisipasi bermakna.
Komisi II DPR akan mengkaji putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan Pilpres 2024 secara komprehensif.
Komisi II DPR menyebut rapat Panja RUU Pemilu masih tertutup karena pembahasan baru memasuki tahap perancangan draf.
Usulan tersebut muncul setelah MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mempersoalkan keberadaan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024.
DPR mengusulkan gaji PNS pusat disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, sedangkan gaji pegawai pemda tetap melalui bank daerah.
