.png){kind=small}
Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Komisi III DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pembubaran Satgas Saber Pungli yang dibentuk era mantan Presiden Jokowi.
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Langkah yang diklaim untuk memberantas praktik pencucian uang dan judi online ini justru dinilai bisa menimbulkan polemik baru di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam OTT oleh KPK
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan Polda Metro Jaya mengungkap jaringan narkoba internasional dengan barang bukti mencapai 516 kilogram sabu.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal hakim konstitusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
Kosmak mendesak Komisi III DPR segera membentuk Panitia Khusus (Panjasus) terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pengangkatan Inosentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.
Komisi III DPR RI resmi menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Konstitusi, Inosentius Samsul.
Fraksi Partai NasDem di DPR RI resmi menarik Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
nggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang sempat ramai diperbincangkan publik.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini resmi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025–2026.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keterlibatan DPR dalam reformasi Polri terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui Komisi III.
Sahroni muncul lagi usai rumahnya dijarah. Ia sebut seruan bubarkan DPR sebagai tindakan “tolol sedunia”.
Polemik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menghangat setelah beredar kabar bahwa Polri tidak lagi menjadi penyidik utama
Komisi III DPR mendesak Presiden Prabowo segera tarik anggota Polri aktif dari jabatan sipil pasca putusan MK. Mereka harus pensiun dini atau kembali ke induk. Wajib Baca!
AMPK melaporkan sejumlah anggota Komisi III DPR RI terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke MKD DPR RI.