.png){kind=small}
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi pengelolaan Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turun langsung menemui 46 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tengah menjalani proses keimigrasian di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Semenyih, Selangor, Malaysia.
BNPB menyiapkan OMC untuk membantu meluruhkan abu erupsi Gunung Anak Krakatau yang tersebar di Jakarta, Banten, dan Lampung.
KSP mengingatkan pengelola SPPG dapat dipidana jika kelalaian menyebabkan keracunan penerima manfaat MBG.
Juru Bicara (Jubir) Partai Gerindra, Bahtra Banong menegaskan, pemerintah masih berfokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah.
Kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga belum sepenuhnya teratasi setelah lima hari dilakukan penanganan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan tanggapan terkait perubahan posisi Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.
Pemerintah mengikuti pembahasan ambang batas parlemen dan presiden antarparpol sambil menunggu agenda resmi revisi UU Pemilu.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat untuk membahas upaya penanganan persoalan narkoba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Listyo Sigit siap melanjutkan tugas di KSP untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Astacita dan 17 program prioritas.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia.
PKS mendesak pemerintah dan aparat mempercepat pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat serta peka terhadap warga terdampak.
Yusril mengatakan pemerintah akan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut apabila perkara berlanjut ke proses persidangan.
DPR meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan asing untuk mempercepat pemadaman karhutla yang berbulan-bulan mengancam kesehatan masyarakat.