KPK Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Harus Sesuai Prinsip Pencegahan Korupsi
Kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung membawa potensi risiko korupsi
Kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung membawa potensi risiko korupsi
KPK mencatat, belum genap satu tahun masa jabatan, tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk periode 2025–2030 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
KPK mengungkap tingginya biaya politik dapat memicu ketergantungan pada donatur hingga membuka risiko konflik kepentingan dan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam satu hari yang menjerat dua kepala daerah sekaligus, Senin, 19 Januari 2026.
Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah kembali memunculkan perdebatan tentang mahalnya biaya politik dalam kontestasi lokal