.png){kind=small}
Pasal 34 KUHP baru menjadi sorotan usai kasus Hogi Minaya. DPR menilai tindakan menghentikan penjambretan adalah pembelaan diri yang tak layak dipidana.
KUHP baru 2026 ditegaskan tetap melindungi kebebasan berpendapat, memperkuat HAM, membatasi delik aduan, serta memodernisasi sistem peradilan pidana.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi, beberapa rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Perpres) yang menjadi amunisi KUHAP baru masih dalam tahap finalisasi
Jaksa Dituntut Jadi 'Navigator' Utama dalam Transformasi Hukum Pidana Nasional Pasca KUHP dan KUHAP Baru!
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai putusan pidana pengawasan terhadap Laras Faizati sebagai bukti nyata bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru membawa arah penegakan hukum yang lebih adil.
Sistem pemidanaan di Indonesia akan mengalami perubahan besar mulai awal 2026. Terhitung sejak 2 Januari mendatang, tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman dengan mendekam di dalam penjara.
UU itu diteken pada bulan ini, penerapan UU KUHAP bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026 mendatang.
Secara spesifik, dokumen KUHP baru menyebutkan bahwa pelapor yang sah adalah suami atau istri, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan
Mulai 2 Januari 2026, pelaku tindak pidana tidak selalu harus menjalani hukuman penjara. Sebagai gantinya, negara membuka opsi pidana kerja sosial
Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan sebuah transformasi besar yang berpotensi mengubah wajah kepastian hukum di tanah air
Langkah ini bukan tanpa pertimbangan matang, melainkan hasil kajian mendalam yang salah satunya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang krusial.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tindak pidana perzinaan maupun hidup bersama di luar perkawinan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan. Artinya, tidak semua pihak dapat melaporkan perbuatan tersebut ke aparat penegak hukum.
Komisi III DPR RI merespons beragam narasi publik yang berkembang terkait penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta masih mempersiapkan aspek teknis pelaksanaan pidana kerja sosial seiring diberlakukannya KUHP yang baru.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas respons pelaporan Pandji Pragiwaksono. Publik diminta cek unsur pidana dalam KUHP baru sebelum berasumsi.
Nama komika Pandji Pragiwaksono belakangan menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian.
Komika senior, Pandji Pragiwaksono kini tengah diusut aparat kepolisian setelah dilaporkan atas dugaan penghasutan atau penistaan agama
Kejagung) menyatakan akan mengubah pendekatan penanganan perkara pidana seiring diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Kasus penembakan burung hantu mahoni di Belu, NTT, menjadi perbincangan di media sosial yang diunggah di Instagram Melani Subono @melanisubono.