.png){kind=small}
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengacungi jempol kepada jaksa penuntut umum (JPU) setelah hukuman suami Sandra Dewi, Harvey Moeis diperberat menjadi 20 tahun penjara.
KPK mendorong mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan data yang berkaitan dengan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek pengadaan Kereta Cepat Whoosh.
KPK secara umum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tetap mencari informasi maupun bukti-bukti terlebih dahulu.
Mahfud MD menyatakan siap jika dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi atau penggelembungan anggaran (mark up) proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
KPK pastikan penyelidikan dugaan mark up Whoosh (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) terus berjalan sejak awal 2025. KPK fokus cari peristiwa pidana, belum ada tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tersebut sudah masuk tahap penyelidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kemungkinan dipanggilnya pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dalam proses penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Saya belum tahu akan dilantik atau apakah hanya sebagai undangan nanti kita tunggu saja lah
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkap bahwa dirinya telah mengidentifikasi 27 persoalan krusial di Polri yang dilaporkan langsung oleh masyarakat
Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa perkara yang melibatkan Roy Suryo cs tidak bisa dibawa ke ranah perdata, melainkan pidana.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, mengkritisi Terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dianggap bertentangan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan 2 Undang-undang.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan mendasar di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mahfud MD menjelaskan bahwa kesepakatan damai ini dapat difasilitasi di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
Mahfud MD menyoroti Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono
Mahfud MD mengatkan dalam hukum pidana korupsi, seseorang tidak harus menikmati uang hasil korupsi secara langsung untuk dapat dinyatakan bersalah.
Mahfud secara terbuka mengaku bangga melihat keberanian mahasiswa tersebut dalam menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.