.png){kind=small}
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar menilai putusan MK pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan pemilu daerah yang mulai diterapkan pada 2029 melanggar konstitusi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, putusan MK yang memisahkan pelaksanaan pemilu daerah dan nasional menjadi bagian penting RUU Pemilu.
Kami di Kemendagri akan terlebih dahulu mendalami substansi putusan MK ini secara menyeluruh
Dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi RUU Pemilu.
PKS menyambut positif putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak lagi digelar secara serentak
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Calon tunggal Hakim MK dari unsur DPR RI, Inosentius Samsul, menegaskan pentingnya pemahaman publik mengenai peran MK sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai lembaga alternatif pembentuk undang-undang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, latar belakang diberlakukannya syarat pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat bagi calon caleg dalam Undang-Undang Pemilu.
Perkara uji materi ini berawal dari dihapuskannya eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Putusan MK tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ASN menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi
Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti polemik rangkap jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).