Komisi II DPRD Malteng Dukung Penuh Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi Izin PT Waragonda: Ada Bau Busuk!
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu mendukung penuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu mendukung penuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah (Malteng) Hidayat Samalehu, merespon pernyataan pihak PT Waragonda Minerals Pratama yang mengklaim bahwa terjadi abrasi di pesisir pantai Negeri Haya bukan karena aktifitas perusahaan.
Pemuda Haya, Nadif Wailissa mengatakan, kehadiran PT. Waragonda sejak tahun 2021 di Haya, hanya mengantongi ijin Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Negeri.
Sadi adat tersebut mulanya dipasang sebagai penolakan atas aktifitas PT Waragonda yang mengeruk pasir garnet di Haya hingga menyebabkan abrasi.
Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnai Awat Amir menanggapi keberadaan PT Waragonda di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, yang memicu prokontra antara perusahaan dan warga ada setempat.
Ratusan masyarakat adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru Maluku Tengah, melakukan aksi unjuk rasa penolakan terhadap keberadaaan PT Waragonda Mineral Pratama (WMP), di Mashohi pada Rabu 12 Maret 2025.
Ratusan masyarakat adat Negeri Haya, Kecamatan Tehoru Maluku Tengah geruduk kantor Bupati Maluku Tengah dan menuntut agar Pemerintah Kabupaten mencabut izin PT Waragonda yang terlah beroperasi di Haya dengan mengeruk pasir garnet.
Pemerintah memastikan realisasi dua proyek strategis nasional di Kabupaten Maluku Tengah dalam waktu dekat
Pemerintah pusat telah memberikan kepastian mengenai realisasi dua proyek strategis nasional yang akan segera dibangun di Kabupaten Maluku Tengah dalam waktu dekat.
Insiden mendebarkan terjadi di perairan Maluku Tengah saat KM Sabuk Nusantara 106 hilang kendali dan menabrak pemukiman warga di pesisir Banda Neira, Selasa (28/4)
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Kabupaten Maluku