.png){kind=small}
Komisi I DPR RI menggelar audiensi bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan berlangsung secara tertutup.
Koalisi masyarakat sipil Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional menyusul musibah banjir besar dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Koalisi Masyarakat Sipil kritik keras status Siaga 1 Panglima TNI Agus Subiyanto. Dinilai melampaui kewenangan Presiden dan tidak memiliki urgensi keamanan.
Koalisi masyarakat sipil menegaskan penolakannya terhadap wacana penyelesaian kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontranS Andrie Yunus melalui peradilan militer maupun mekanisme koneksitas.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kepala BAIS diproses hukum pasca kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pencopotan jabatan dinilai belum memberikan keadilan.
Pengamat Politik Rocky Gerung mengungkap alasan kehadirannya dalam pelantikan pejabat di Istana Kepresidenan, Senin, 27 April 2026.
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak keras kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI
FORMAS memperluas jaringan organisasi kemasyarakatan dengan mengukuhkan 20 ormas baru untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung sekaligus mengawal berbagai program pemerintah.