.png){kind=small}
Penyimpangan dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahanusa kembali mencuat.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, KUHP dan KUHAP yang baru telah dibentuk melalui mekanisme legislasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PKB memandang gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah demokrasi yang dinilai lebih efisien, terutama dari sisi pembiayaan.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR diperkirakan kembali terjadi mulai 1 April 2026.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas mekanisme hukum terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
Komisi III DPR RI membeberkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Menkeu Suahasil Nazara belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai usulan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR dapat menjadi salah satu opsi dalam mekanisme pencalonan Pilpres 2029.
PDIP menilai usulan capres-cawapres minimal diusung dua parpol masuk akal, tetapi jumlah maksimal partai pengusung juga perlu dibatasi.
mekanisme fraksi gabungan dalam pembahasan sistem pemilu sebagai salah satu opsi untuk memberikan saluran representasi bagi suara pemilih dari partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menilai wacana memisahkan pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) perlu dibahas secara mendalam sebelum diterapkan.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Margarito Kamis menekankan pentingnya menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip ketatanegaraan.
Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki sejumlah mekanisme politik yang dapat digunakan untuk mendalami persoalan administrasi pencalonan Gibran.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi terkait kelanjutan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan MK
Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki dua pilihan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persoalan syarat pendidikannya.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi bahan komunikasi di antara sejumlah partai politik.
Disharmoni kepala daerah dan wakilnya di atas 50 persen. PKB mengkaji opsi kepala daerah dipilih rakyat, sedangkan wakil ditunjuk.
Kemensos mematangkan skema penyaluran bansos melalui Kopdes Merah Putih dengan melibatkan bank penyalur dan PT Pos Indonesia.