.png){kind=small}
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menaikkan status kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, ke penyidikan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara kasus pagar laut karena dianggap belum memenuhi petunjuk
Saat penyidik akan melakukan penggeledahan ada dua orang yang menjaga kantor Desa Kohod. Ketegangan nyaris terjadi saat petugas ditanyai maksud kedatangannya
Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Sabtu malam terkait proyek pagar laut. Kementerian pastikan dokumen penting tidak terdampak kebakaran.
Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, Jalan Kalibaru Kohod, pada Senin malam, 10 Februari 2025.
Bareskrim Polri dalam waktu dekat bakal melakukan gelar perkara untuk menentukan status Kepala Desa Kohod, Arsin
Sebuah mobil Honda Civic warna putih berpelat nomor B 412 SIN milik kepala Desa Kohod, Arsin, diduga menunggak pajak sebesar Rp 42,3 juta.
Kepala Desa Kohod Arsin membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut Tangerang yang kini menyita perhatian publik terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni menduga, uang yang diterima Kepala Desa (Kades) Kohod,
Sedikitnya empat orang kasus pagar laut Tangerang ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan berkas tersebut dilimpahkan pada 28 April 2025.
Kasus pagar laut di pesisir Tangerang kembali disorot sebagai cermin ketimpangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dinilai bukan lagi sekadar persoalan pelanggaran tata ruang.