Raja Juli: PSI Siap Hadapi Berapa Pun Parliamentary Threshold untuk Pemilu 2029
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan partainya siap menghadapi berapa pun besaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang nantinya ditetapkan DPR.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan partainya siap menghadapi berapa pun besaran parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang nantinya ditetapkan DPR.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan sejumlah ketua umum partai politik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi bagian dari komunikasi antarpartai politik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bahan pembahasan di antara partai politik.
mekanisme fraksi gabungan dalam pembahasan sistem pemilu sebagai salah satu opsi untuk memberikan saluran representasi bagi suara pemilih dari partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kepada DPR RI bersama pemerintah.
PDIP mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen untuk pelaksanaan Pemilu mendatang.
Raja Juli Antoni mengatakan PSI masih mengkaji wacana pemisahan Pileg dan Pilpres, serta perubahan ambang batas parlemen.
GKSR memperjuangkan parliamentary threshold 1 persen untuk Pemilu 2029 dan akan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan DPR.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menilai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 6 persen dapat menjadi pilihan moderat dalam pembahasan perubahan aturan Pemilu.
Delapan parpol dalam GKSR mengusulkan ambang batas parlemen 1 persen untuk mengurangi suara pemilih yang tidak menjadi kursi DPR.