Prabowo Pastikan Indonesia Siap Jaga Perdamaian di Palestina
Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menanyakan kesiapan Indonesia dalam mendukung proses perdamaian tersebut.
Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menanyakan kesiapan Indonesia dalam mendukung proses perdamaian tersebut.
Hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung terciptanya perdamaian di Gaza melalui pengiriman pasukan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa negaranya memiliki kendali penuh atas siapa saja yang diperbolehkan masuk ke Gaza
Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana besar pengiriman 20 ribu pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina.
Proses seleksi meliputi beragam tahapan salah satunya pengalaman prajurit dalam menjalani misi kemanusiaan di dalam maupun luar negeri.
Pasukan perdamaian dalam jumlah besar itu dipimpin oleh pejabat jenderal bintang tiga yang akan membawahi tiga brigade komposit.
Komitmen Indonesia mengirimkan Pasukan Pemelihara Perdamaian ke Gaza semakin nyata. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Kolonel (Inf) Donny Pramono, memastikan bahwa personel yang akan dikirim didominasi oleh matra TNI Angkatan Darat.
Rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza kembali menjadi sorotan publik, setelah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) resmi mengesahkan resolusi pembentukan Board of Peace (BoP) dan mengotorisasi International Stabilization Force (ISF).
Indonesia siap cetak sejarah dengan mengirimkan 8.000 tentara perdamaian ke Gaza melalui Board of Peace (BoP). Langkah Presiden Prabowo ini dipuji Trump.
Pemerintah memutuskan menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, menyusul memburuknya situasi keamanan akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Presiden menegaskan, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, yang saat ini ditunda, bukan bertujuan untuk melucuti senjata kelompok Hamas.
DPR RI dan SBY desak PBB evaluasi misi UNIFIL di Lebanon menyusul gugurnya 3 prajurit TNI. Keselamatan prajurit di zona perang menjadi prioritas utama negara.
Pemerintah hingga kini belum mengambil langkah untuk menarik prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).