.png){kind=small}
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan dalam identitas dan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi membawa angin segar bagi para pegawai pemerintahan di Indonesia.
Kemenpan RB mulai menyusun langkah awal terkait rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2026.
Peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur sekolah kedinasan semakin terbuka di tahun 2026.
Selain mendapatkan pendidikan berkualitas yang dibiayai negara, sebagian besar lulusan Sekolah Kedinasan juga memiliki peluang besar langsung bekerja di instansi pemerintah setelah menyelesaikan pendidikan.
terdapat beberapa jurusan kuliah yang sering menjadi incaran instansi pemerintah karena relevan dengan kebutuhan birokrasi dan pelayanan publik.
Peluang untuk bergabung dalam birokrasi pemerintahan diperkirakan semakin terbuka pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Seleksi ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sekaligus penguatan kualitas pelayanan haji dan umrah nasional.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah masih memproses kesiapan teknis dan anggaran sebelum membuka pendaftaran CPNS.
Pemerintah merilis skema Gaji ke-13 tahun 2026 melalui PP No 9/2026. Ini beda nominal untuk PNS, PPPK, hingga Non-ASN berdasarkan pendidikan & masa kerja.
CPNS selalu menjadi momen yang paling dinanti oleh banyak lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Setiap tahunnya, jutaan pelamar bersaing untuk mendapatkan posisi di berbagai kementerian dan lembaga negara.
Guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mendapat angin segar. Pemerintah bersama DPR menyepakati adanya peluang bagi mereka untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan guru PPPK yang ingin menjadi PNS harus mengikuti proses seleksi yang akan dibuka pemerintah.
Komisi IX DPR mendorong tenaga kesehatan PPPK mendapat kesempatan menjadi PNS serta meminta pemerintah memperbaiki kesejahteraan dan penghasilan.
Pemerintah membuka peluang bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru. Proses seleksi tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada awal 2027.