.png){kind=small}
Anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad menilai, Presiden Prabowo Subianto yang bakal me-reshuffle merupakan sikap tegasnya sebagai peimpin
narasi ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi sarat muatan politis dan berpotensi merusak stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Luhut: yang harus dilakukan saat ini adalah kompak untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
Meski kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi, survei Poltracking mengungkap ketidakpuasan pada sektor ekonomi dan hukum yang dinilai belum maksimal
Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan arah baru dalam kebijakan ekonomi nasional yang disebut ekonomi konstitusi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menegaskan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan optimal.
Tahun 2025 menjadi titik penting untuk menilai arah politik Indonesia pascapergantian kekuasaan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa, agenda besar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tetap berjalan sesuai rencana.
Presiden Prabowo Subianto bersiap membentuk lembaga baru bernama Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R).
Panas! DPR bantah klaim Jokowi soal tak tanda tangan Revisi UU KPK. Simak fakta soal Surat Presiden & nasib UU KPK di era Prabowo di sini!
Wakil Menteri Fahri Hamzah menanggapi video viral Saiful Mujani yang dinilai mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Peringatan keras soal demokrasi konstitusional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut RUU Pemilu ditargetkan rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pembahasan mengenai posisi yang akan ditempati
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa dalam praktik politik di Indonesia tidak dikenal istilah oposisi maupun partai penyeimbang.
Gerindra menilai pidato Prabowo di MPR menunjukkan kinerja positif pemerintah selama 21 bulan melalui enam fondasi pembangunan.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons pernyataan Ketua Umum relawan ProJokowi (ProJo) sekaligus eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi terkait potensi terjadinya percepatan politik sebelum Pemilu 2029.