Bunyi Maklumat Rakyat Pecat Gibran: Minta MK Diskualifikasi dari Kursi Wapres
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bolsonaro menjabat sebagai Presiden Brasil periode 2019-2023. Ia kalah dalam pemilihan presiden 2022 dari Luiz Inácio Lula da Silva.
Presiden Prabowo Subianto mengaku tiga kali kalah Pilpres, menepis isu politisasi Makan Bergizi Gratis, dan berbagi pengalaman politik di era Jokowi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dikaitkan dengan peta kemenangan politik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengubah sistem pemilihan presiden (Pilpres) menjadi dipilih oleh MPR.
Golkar menilai pernyataan AHY soal kekuasaan menjadi sinyal kesiapan Ketua Umum Demokrat itu menghadapi Pilpres 2029.
Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara matang.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketentuan batas minimal partai politik untuk mengusung pasangan calon adalah hal yang rasional.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri miliknya yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA.
Menurut dia, kepercayaan rakyat terhadap sosok pemimpin seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan siapa yang berhak maju sebagai calon pemimpin negara.
PKB menyatakan dukungan 1.000 persen untuk Prabowo di Pilpres 2029. Faisol Riza menilai program kerakyatan menjadi salah satu alasannya.
NasDem memastikan dukungan kepada Prabowo hingga 2029, tetapi belum menentukan sikap untuk Pilpres 2029 dan menunggu tahapan pemilu serta UU Pemilu.
Survei PPI menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dalam tiga simulasi Pilpres, dengan elektabilitas tertinggi mencapai 40,5 persen.