.png){kind=small}
DPR meminta RUU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset produktif agar nilai ekonomi dan pemulihan kerugian negara tetap optimal.
Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut RUU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif
im Badan PemulihanAset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia melelang salah satuasetrampasan negara yang berasal dariperkara tindak pidana korupsi pengelolaankeuangan dan investasi PT AsuransiJiwasraya (Persero).
Kejagung berhasil melelang aset mewah Doni Salmanan senilai Rp9,8 miliar untuk negara. Lelang dilakukan transparan dan diawasi langsung Badan Pemulihan Aset
Langkah tegas diambil oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Selama dua hari berturut-turut, mulai Senin, 6 April hingga Selasa, 7 April 2026.
Kejagung melalui BPA menggelar BPA Fair 2026 pada 18-22 Mei. Lelang transparan 400 aset koruptor termasuk mobil mewah Ferrari & McLaren. Simak cara ikut lelang
Kejati Sultra memprioritaskan pemulihan aset dan kerugian negara dari perkara korupsi pertambangan, dengan verifikasi terbanyak di Kolaka dan Kolaka Utara.
Ini bukan hal baru, berubah jadi budaya, bahkan dianggap kearifan lokal
Satgas PKH kuasai kembali 3,3 juta hektare hutan negara dan targetkan tambang ilegal. Febrie Adriansyah tegaskan pendekatan tidak hanya pidana.
Negara siap menerima hasil lelang mobil mewah Doni Salmanan senilai miliaran rupiah dari kasus penipuan robot trading dan TPPU
Kejagung kembalikan Rp15,2 triliun ke kas negara sepanjang 2025, mayoritas dari kasus korupsi ekspor CPO. Wilmar Group jadi penyumbang terbesar.
Kejagung sita Hotel Ayaka Suites di Jaksel terkait TPPU Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), tersangka korupsi kredit Rp3,5 T Sritex. Langkah serius Kejaksaan kejar aset!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Dari rangkaian operasi tersebut, total 118 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara korupsi.
Sepanjang tahun 2025, KPK mencatat telah melaksanakan 11 operasi tangkap tangan (OTT) yang seluruhnya berawal dari laporan masyarakat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menerima secara simbolis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,02 triliun hasil pemulihan aset negara yang dilakukan BPA Kejaksaan Agung RI.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat capaian besar dalam upaya penyelamatan aset negara. Selama menjalankan tugasnya, Satgas PKH berhasil memulihkan kerugian negara hingga Rp379,27 triliun.
Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mengamankan uang penyitaan senilai lebih dari Rp1 triliun dan USD 166.000 terkait dugaan korupsi penguasaan kawasan hutan.
