.png){kind=small}
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pencabutan izin PLTA Batang Toru dan Tambang Emas Martabe. Langkah ini merupakan hasil evaluasi Satgas PKH.
Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan milik empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pemerintah telah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kecuali PT GAG Nikel (PT GN)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi mengungkap temuan penting terkait bencana banjir besar di tiga provinsi Sumatera.
Pencabutan izin tersebut dilakukan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari penertiban pengelolaan hutan nasional.
Direktur Sekata Institute, Andri Frediansyah menyoroti masih berlanjutnya pembangunan pagar laut dan kegiatan pengurugan di kawasan PIK 2, meskipun izin proyek tersebut telah dicabut dan menjadi perhatian publik sejak Januari 2025.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin operasional 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat di sektor sumber daya alam dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
OJK mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya di Jakarta. Hingga Maret 2026, tercatat 5 bank perekonomian rakyat ditutup karena berbagai masalah seperti fraud.
OJK resmi mencabut izin usaha BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat karena masalah permodalan. LPS menjamin dana nasabah aman dan akan segera membentuk tim likuidasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas terhadap salah satu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Tempat usaha bernama White Rabbit PIK resmi dihentikan operasionalnya setelah izin usahanya dicabut oleh pemerintah daerah.
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) resmi umumkan PHK karyawan efektif 12 Mei 2026. Keputusan pahit ini diambil usai pemerintah mencabut izin PBPH seluas 167.912 hektare akibat pelanggaran operasional.
DPR dan Kemenhaj kecam keras KBIHU yang nekat patok kaveling tenda di Arafah secara sepihak. Sanksi pencabutan izin operasional menanti pelaku.
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP-57/D.03/2026 dan mulai berlaku efektif pada 16 Juli 2026.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan opsi pencabutan izin operasional bagi pengelola KMP Mutiara Sentosa jika terbukti ada unsur kelalaian dalam musibah kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.