.png){kind=small}
KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal tingginya potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga gratifikasi atau suap di Wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Ada produk-produk yang dihasilkan di MPR RI dan harus dikirim ke daerah-daerah sehingga membutuhkan pengiriman logistik.
KPK memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, Jumat, 24 Oktober 2025.
KPK memanggil sedikitnya 13 saksi untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU TA 2024–2025
KPK resmi menahan lima tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan pengelolaan dana PEN serta proyek PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada periode 2021–2024
KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono
KPK membuka peluang memeriksa anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta praktik ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kena OTT KPK terkait dugaan suap proyek outsourcing. Simak modus pengaturan vendor dan daftar lengkap OTT KPK 2026 di sini.
KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang menyeret nama Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan sejumlah wilayah lain di Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk mengusut rekaman video viral yang diduga memuat tindakan asusila dan melibatkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai langkah preventif untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Millenium Solusi Abadi (MSA) berinisial HVA.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengadaan di lingkungan BNPB. KPK juga belum memerinci jenis bencana yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.
Sestama BNPB, Rustian, keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK memulangkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK menanggapi peluang penerapan hukuman mati terhadap para tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya dugaan suap dalam perkara yang menjerat kepala daerah tersebut. Pernyataan itu disampaikan kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026.
Penetapan tersangka ini berkaitan dengan dugaan korupsi yang terbagi dalam lima klaster, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga pemberian uang kepada pihak BPK untuk mengondisikan hasil audit.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Hamenang diduga menerima uang imbalan atau fee dari sejumlah penyedia barang dan jasa serta kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.