.png){kind=small}
Disdukcapil DKI Jakarta bakal berkoordinasi denga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta.
Sejumlah partai politik besar di Indonesia, termasuk PAN, Partai NasDem, dan Partai Golkar, resmi menonaktifkan beberapa anggota DPR RI, buntut aksi massa beberapa hari terakhir
Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menyatakan, pihaknya telah secara resmi menyurati Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan pemberian gaji dan tunjangan kepada anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya.
Gelombang kritik publik yang masif terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memaksa beberapa partai politik besar mengambil langkah cepat dengan menonaktifkan sejumlah kadernya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa MKD akan tetap menggelar sidang meskipun saat ini DPR sedang dalam masa reses.
Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI telah menyetujui proses penonaktifan lima anggota DPR.
MKD DPR RI resmi menjatuhkan sanksi penonaktifan selama enam bulan terhadap Ahmad Sahroni setelah dinyatakan melanggar kode etik DPR.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membenarkan telah mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Enemawira, Sulawesi Utara, Chandra Sudarto- dari jabatannya setelah diduga memaksa narapidana muslim makan daging anjing.
Mabes Polri mengambil langkah tegas dengan menonaktfikan kapolresta Sleman Kombes Pol. Edy Setyanto dari jabatannya usai ditegur oleh Komisi III DPR RI terkait kasus seorang warga korban jambret dijadikan sebagai tersangka.
Pol Edy Setyanto Erning Wibowo resmi dicopot dari jabatannya setelah mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPR RI terkait penetapan korban jambret menjadi tersangka.
Nama Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto menjadi sorotan nasional usai kasus suami bela istri korban jambret. DPR menilai ada kekeliruan serius penegakan hukum.
Penunjukan tersebut kata dia, untuk memastikan pelayanan di Polresta Sleman bisa berjalan secara optimal.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengambil langkah besar pada 2025 dengan menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kegeramannya atas penonaktifan mendadak peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Status BPJS PBI mendadak nonaktif? Ini penyebab dan cara aktivasi kembali BPJS Kesehatan PBI, PBPU, dan PPU sesuai kondisi ekonomi Anda.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya terkait penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan (JK)
Dirut BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, akhirnya buka suara terkait polemik penonaktifan 11 juta peserta PBI JK yang sempat memicu keluhan masyarakat.
