Ahmad Sahroni Desak Reformasi Total Lembaga Peradilan Buntut Kasus Suap Hakim
Kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
Kasus suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni
Rekan seprofesi dari seluruh Indonesia menyusun rencana dengan melaporkan Yuspar ke Mabes Polri
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengukuhan 1.451 hakim se-Indonesia di Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.
Ahli waris tuding Bupati Kotawaringin Barat intervensi proses hukum sengketa tanah 10 hektare yang masih bergulir di pengadilan
Kasus kematian Prada Lucky Namo (23) yang diduga akibat tindakan kekerasan dari rekan-rekannya sesama prajurit TNI memicu reaksi keras dari Komisi I DPR RI.
14 substansi RUU KUHAP siap disahkan Paripurna DPR! RUU ini fokus ke keadilan restoratif, hak korban, dan modernisasi hukum acara pidana Indonesia
Tidak ada arahan dari Presiden. Karena kita independen dan harus bekerja sesuai dengan kemandirian kita, dan itu dijamin dalam undang-undang
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi, beberapa rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Perpres) yang menjadi amunisi KUHAP baru masih dalam tahap finalisasi
Pemerintah terus mematangkan aturan turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai resmi berlaku sejak 2 Januari 2026.
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menghadiri sidang pemeriksaan saksi dan ahli pemohon dalam perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di MK
Komisi Yudisial (KY) mencatat besarnya atensi publik terhadap integritas lembaga peradilan selama tahun 2025.
HRANA menuduh pasukan keamanan Iran membunuh ribuan orang dalam penindakan terhadap protes yang memuncak pada tanggal 8 dan 9 Januari 2026.
Komisi Yudisial (KY) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan praktik transaksional yang menyeret Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (BS).
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (FH UIA) Jakarta belum lama ini menggelar seminar nasional
Skandal Ibu Persit indehoy dengan 13 prajurit muda mencoreng Persit Kartika Chandra Kirana. Ini peran Persit, ancaman pidana & pemecatan hukum militer Indonesia
Empat anggota BAIS TNI tersangka penyiraman air keras Andrie Yunus terancam hukuman hingga 10 tahun penjara serta pemecatan tidak hormat. Ini rincian pasalnya.
Usman Hamid desak pembentukan TGPF dan peradilan umum bagi oknum TNI pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus. Simak tuntutan Amnesty International selengkapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kepala BAIS diproses hukum pasca kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Pencopotan jabatan dinilai belum memberikan keadilan.
Sekitar 50 anggota Persaudaraan Umat Islam (PUI) menggelar doa bersama di lokasi tragedi Kilometer 50 (KM 50) Tol Jakarta-Cikampek, Jumat, 27 Maret 2026.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan atensi keras terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus