.png){kind=small}
Disnaker DKI nyatakan PT Pegadaian langgar PKB soal usia pensiun dan rekrutmen, SP Pegadaian desak manajemen perbaiki kebijakan
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 5.591 PPPK Paruh Waktu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan penjelasan mengenai munculnya wacana perubahan status P
Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat 32 ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026.
Pada tahun 2026, jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) diproyeksikan mencapai 99.000 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) bersiap melakukan langkah besar dalam penguatan sumber daya manusia dengan mengangkat puluhan ribu pekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Isu mengenai jalur afirmasi PPPK di lingkungan Kementerian Agama kembali menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan guru madrasah dan tenaga honorer.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan signifikan dalam identitas dan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mengantisipasi kemungkinan merumahkan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah dengan menandatangani perjanjian kerja sama pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sebagian PPPK.
Pemerintah akhirnya memberikan kepastian terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrulloh menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemerintah pusat resmi menyuntikkan dana bantuan fiskal sebesar Rp18,9 triliun yang dialokasikan bagi 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan kepastian dan angin segar bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia.