.png){kind=small}
Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengemukakan pandangannya agar pelaksanaan Pilkada langsung dikaji ulang.
Penerapan Pilkada langsung melalui sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) harus disertai perangkat yang benar-benar andal.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, menilai pelaksanaan Pilkada langsung dengan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) belum memungkinkan untuk diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pada Pilkada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.