.png){kind=small}
Komisi Reformasi membuka peluang untuk memberikan rekomendasi revisi Undang-Undang Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.
DPR RI menyepakati bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden. DPR juga menegaskan Polri tidak ditempatkan sebagai lembaga yang berada di bawah kementerian mana pun.
Presiden Prabowo menyampaikan 8 arahan penting dalam Rapim TNI–Polri 2026. Fokus pada sinergi, penegakan hukum, dan dukungan program strategis pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto terima 10 buku rekomendasi reformasi Polri. Rencana revisi UU Polri, perubahan 32 aturan internal, hingga evaluasi lembaga kehakiman
Presiden Prabowo resmi menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden & menolak pembentukan Kementerian Keamanan. Simak detail reformasi Polri 2026 di sini.
Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian yang digagas Presiden Prabowo Subianto memunculkan diskusi publik terkait susunan dan kedudukan Polri.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk dan melantik Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11/2025).
Komisi III DPR RI memastikan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri